PANGLIMA DIVISI INFANTERI 2 KOSTRAD

125

SAMBUTAN 

PADA ACARA BIMBINGAN PELATIHAN APLIKASI DPP/GPP TAHUN 2015 

Tanggal 

: 5 Nopember 2015

Pukul 

: 08.00 

Tempat

: Ruang Rapat Ajen Divif 2 Kostrad

Assalamu’alaikum  Wr. Wb., 

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Kepala Staf Divif 2 Kostrad yang saya hormati,

Pembimbing KPPN Bapak Mansur beserta rombongan yang saya hormati,

Para Asisten Kasdivif 2 Kostrad serta para Komandan Satuan Jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad yang saya hormati,

Para Peserta Bimbingan aplikasi DPP/GPP TNI Satuan Jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrad yang saya hormati,

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha  Esa, karena  atas  rahmat  dan ridho-Nya kita masih 

diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga pada pagi hari ini dapat berkumpul dalam Acara Sosialisasi Bimbingan Pelatihan 

Aplikasi DPP/GPP Tahun 2015 dalam keadaan sehat wal’afiat. Selaku Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, saya menyampaikan 

ucapan Selamat Datang kepada pembimbing KPPN yang akan melaksanakan sosialisasi bimbingan pelatihan aplikasi DPP/GPP 

Tahun 2015 di Divisi Infanteri 2 Kostrad. 

Para hadirin sekalian yang berbahagia,

Perlu kita ketahui bersama, bahwa sejak tahun anggaran 2005 sebagai awal implementasi Undang-Undang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang Perbendahara-an Negara, kewenangan administratif diluar jenis belanja pegawai telah diserahkan dari Menteri 

Keuangan kepada Menteri Negara/Pimpinan Lembaga. Wujud penyerahan tersebut adalah kewenangan melakukan pengujian 

dan pembebanan tagihan serta melakukan perintah pembayaran tagihan atas beban APBN melalui penerbitan Surat Perintah 

Membayar (SPM). Dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang bidang keuangan Negara secara utuh, maka terhitung 

mulai tahun 2008 Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara secara bertahap melepaskan dan mengalihkan kewenangan 

administratif belanja pegawai kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Pengalihan kewenangan 

administrasi tersebut tidak serta merta melepaskan tanggung jawab pengamanan dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga 

perlu adanya sebuah sistem yang mendukung maksud tersebut. Langkah penting yang diambil dalam proses pengalihan tersebut 

adalah melalui elektronisasi administrasi pengelolaan belanja pegawai. Melalui elektronisasi administrasi pengelolaan belanja 

pegawai di tingkat Satuan Kerja maupun KPPN diperoleh manfaat pencatatan administrasi belanja pegawai lebih mudah dengan 

tingkat akurasi yang tinggi, efisiensi dalam waktu dan tenaga, pengendalian pelaksanaan belanja pegawai lebih akurat, keseragaman 

dalam output yang dihasilkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam kebijakan penganggaran khususnya belanja 

pegawai. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyediakan  Aplikasi untuk melakukan administrasi  pengelolaan 

belanja pegawai khususnya  Gaji anggota TNI yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi DPP 2015 Satker. 

Para hadirin sekalian yang berbahagia,

Berkaitan dengan kehadiran pembimbingan KPPN kali ini, kepada seluruh  Jurubayar  dan Operator DPP/GPP TNI agar sungguh-

sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Agar dalam input data tidak terjadi kekeliruan, karena kesalahan atau kekurangan data 

yang akan sangat berpengaruh pada aplikasi dan pembayaran gaji personel baik TNI maupun ASN.

Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-

Nya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita 

cintai.

Sekian dan Terima Kasih. Wassalamu’alaikum  Wr.Wb 

Singosari,     Nopember  2015

Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad,

Ganip Warsito, S.E., M.M.

Mayor Jenderal TNI